Anda perantau? Tidak perlu pulang kampung untuk nyoblos di Pilpres 9 Juli

Kamu dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Papua, atau dari daerah lainnya tapi ingin nyoblos pada PILPRES 2014 ini?

Jangan kuatir, KPU telah memberikan fasilitas agar kita para pekerja dan mahasiswa rantau bisa tetap memberikan hak pilih kita meskipun berada di perantauan.

Berikut ini adalah pengalaman pribadi saya tentang cara mudah dan cepat mengurus formulir A5 (pindah lokasi TPS).
Saat ini saya kuliah (S3 UA) sambil bekerja di Surabaya, padahal KTP saya KTP Makassar, dimana jika saya ingin mencoblos, maka harus ke Makassar.

Lalu saya pun mencari informasi bagaimana agar saya tidak perlu pulang ke Makassar dan bisa mencoblos di Surabaya.

Akhirnya saya pun mendapat informasi yang saya inginkan melalui Relawan Peduli Pemilu 2014 yang beralamat di http://pedulipilpres.com.

Setelah membaca dan memahami mekanisme serta tata cara pengurusan pindah lokasi TPS (formulir A5), saya segera menindaklanjutnya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

Hanya hitungan sekitar 15 menit saja di KPUD dan cukup bermodalkan fotokopi KTP/KTM, akhirnya saat itu juga (26/6) langsung terdaftar sebagai pemilih di TPS yang ada di kota Surabaya.

Pingin tahu secara detail bagaimana cara mendapatkan Formulir A5 (pindah coblos) bagi pemilih perantauan?
Silahkan kunjungi klik  cara mendapatkan formulir A5 (pindah lokasi coblos)






Salam Pemilu Pilpres_Indonesia Maju.

read more

Ruhut: PKS Tidak Paham Hukum

JAKARTA - Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan tuduhan yang menyebutkan ada konspirasi dibalik penangkapan Mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak untuk menghancurkan PKS adalah pernyataan dari macan yang sudah kehilangan gigi alias ompong.

“Pernyataan itu adalah omong kosong. Ini pernyataan yang keluar dari macan yang sudah tidak bergigi alias ompong. Meski mengaum keras-keras tidak akan bisa menggigit. Jadi biarkan saja mereka mengaum keras-keras, “ ujar Ruhut ketika dihubungi wartawan Sabtu (2/2/2013).

Pernyataan itu menurut Ruhut sekaligus menunjukkan bahwa PKS sama sekali tidak memahami hukum. Mereka sekaligus berupaya untuk menjadikan pelaku korupsi yang tertangkap tangan dengan dua barang bukti sebagai korban kedzaliman. Ruhut pun meminta PKS untuk mebuka Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

“Yah mereka nampaknya tidak pernah baca KUH Pidana. Terlepas dari siapapun yang melaporkan itu, warga negara memiliki kewajiban melaporkan jika ada tindak pidana terutama korupsi. Jadi harusnya yang melaporkan itu justru diberikan penghargaan. Saya sendiri kalau tahu orangnya akan berikan penghargaan itu kepada pelapor, tapi saya tidak tahu siapa. Sudah tertangkap masih berupaya membuat citra bahwa mereka didzalimi, aya-aya wae,” papar Ruhut.

Namun Ruhut yakin bahwa yang melaporkan itu adalah internal PKS sendiri. ”Saya yakin yang melaporkan itu pasti dari kelompok mereka sendiri yang tidak puas atau tidak kebagian. Orang lain mana mungkin tahu permainan seperti itu,” imbuhnya.

Rakyat menurutnya cerdas dan tidak akan termakan dengan isu yang mereka kembangkan dan PKS akan merasakan dampak langsung dari tindakannya. Kasus korupsi daging sapi menyentuh langsung rakyat dan rakyat yang dirugikan selama ini akan marah pada PKS.

PKS pun menurutnya akan merasakan dampaknya langsung di pemilukada seperti Jawa Barat dan Sumatera Utara.

“Daging sapi yang dibeli rakyat jadi mahal kan karena permainan mereka ini. Ini rakyat langsung yang merasakan dampaknya, rakyat jadi susah beli daging kalaupun ada yah mahal karena permainan,” tegasnya.

Terkait dengan mundurnya Anis Matta sebagai Wakil Ketua DPR dan otomatis sebagai anggota DPR, menurut Ruhut juga bukan merupakan sikap yang perlu dibesar-besarkan.

Ruhut juga mengingatkan kepada Anis untuk tidak tidur menikmati kebebasan saat ini karena menurutnya Wa Ode Nurhayati yang menudingnya terlibat kasus korupsi dana DPID belum tidur.


sumberhttp://id.berita.yahoo.com

read more