UJI KOMPETENSI PERAWAT *kurang tepat*

Sambil menelusuri keheningan malam..tiba-tiba mata sy melek pada sebuah dinding group facebook *group PPNI* yang bertuliskan; 

UJI KOMPETENSI PERAWAT MAUNYA JANGAN DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN TEMPAT MAHSIWA KULIAH .. YAA.. WALAUPUN SOALNYA NASIONAL .. PASTI ADA KECURANGAN DARI DOSENNYA UTK MAHSISWANYA ... SEPERTI UAN TUH KASUSNYA .... MAUNYA UJI KOMPETENSI BISA DILAKSANAKAN OLEH SUATU LEMBAGA INDEPENDENT .. BOLEH PPNI ATAU DIBENTUK LEMBAGA LAIN .. TERSERAH AJA .. KAN LEBIH KREDIBEL TUH HASILNYA ... N BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN ... GIMANA ??? SETUJU SEMUA KAN ?? :-)
sumber; http://www.facebook.com/groups/lovenurses/430258093673567/?notif_t=group_activity

Komentar saya;…………….

Jika diserahkan ke PPNI untuk melakukan uji kompetensi, pertanyaannya adalah seberapa jauh PPNI lebih profesional jika di bandingkan dengan Institusi Pendidikan? Perlu diingat bahwa PPNI adalah kumpulan orang2 yg notabene terlahir dari Institusi Pendidikan juga. Apakah logic jika sekelompok orang-orang itu *PPNI* lebih HEBAT daripada INSTITUSI PENDIDIKAN sehingga mau menilai LEMBAGA PENDIDIKAN yg notabene lembaga yang membentuknya menjadi PERAWAT.

Kesimpulan: Jika UJI KOMPETENSI PERAWAT tetap dilakukan maka jauh lebih baik Institusi Pendidikan yg menilai *MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI* dibanding dengan Lembaga tertentu spt PPNI yg notabene penilaiannya dalam waktu sekejap, hanya dengan memberi test tertulis dalam hitungan waktu sekitar 2 jam saja *menjawab soal* ...lantas sudah bisa dinyatakan Kompeten dan Tidak Kompeten...kan tidak logic. Sementara kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan penilaian di Perguruan Tinggi jelas dilakukan secara bertahap dan sistematis yg meliputi; \test knowledge, test afektif dan test psikomotor\ serta melalui proses yg cukup lama sampai bertahun-tahun lamanya *misalnya untuk Pendidikan Ners butuh waktu 4-5 tahun* hingga mahasiswa yg bersangkutan dinyatakan LULUS alias KOMPETEN.

Disisi lain juga sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berhak menetapkan persyaratan kelulusan peserta didik alias menjadi otonomi perguruan tinggi. Artinya, kalau ada lembaga lain dari luar spt PPNI atau Lembaga Independent yang mengintervensi dalam penentuan kelulusan peserta didik di institusi pendidikan Tinggi, sama halnya menggagalkan UU SISDIKNAS yg sampai saat ini masih berlaku.